MEA dan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia

MEA dan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN meninggalkan tanda tanya. Yang terpenting, seperti mekanisme penerapan pasar bebas ini, adalah langkah-langkah ke depan yang diambil oleh pemerintah dan dampaknya terhadap banyak sektor di Indonesia.

Salah satunya adalah pekerjaan. Selama ini, arus regulasi ketenagakerjaan sudah masuk ke Indonesia dengan leluasa. Terlepas dari itu, ada sejumlah regulasi parsial bagi tenaga kerja asing di industri pengolahan minuman dan di sektor energi. Jika angkatan kerja akhirnya bebas masuk ke tanah air, bagaimana tenaga kerja Indonesia bersaing dengan anggota MEA 2015?

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan penyerapan tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat rendah. Kesalahan mungkin terletak pada individu, lembaga, perantara atau peraturan yang menyertainya.

 

Tiga Masalah Besar Mempengaruhi Daya Saing Angkatan Kerja

Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga masalah besar yang dapat mempengaruhi daya saing angkatan kerja. Pertama, masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Keadaan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diserap oleh angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja, dan jumlah pengangguran riil. Kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2013, rendahnya kualitas tenaga kerja dapat diketahui dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD dan S1 yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persen. Ketiga, tingkat pengangguran tetap tinggi. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen, dibandingkan Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan Agustus 2012 sebesar 6,14 persen.
Melihat kondisi tersebut, kondisi ini menuntut Indonesia untuk mencari terobosan dan solusi agar bekerja sebagai aset negara tidak menjadi beban pembangunan di masa depan. Kondisi ini menuntut kita mencari solusi yang tidak lagi normatif, tetapi mengarah pada pernafasan, agar angkatan kerja sebagai aset negara tidak menjadi beban pembangunan di masa depan.

 

Dua Aspek Penting Ketenagakerjaan di Indonesia

Setidaknya ada dua aspek penting ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu Sumber Daya Alam (SKA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). ‘Sumber daya alam tidak ada artinya dan membawa kemakmuran bagi masyarakat jika tidak dikelola oleh tenaga kerja yang terampil dan cakap. Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Masalah lain di Indonesia adalah kenaikan upah yang signifikan terkait upah minimum lokal (UMR), masalah outsourcing dan ancaman pengangguran.

Selain itu, masalah tenaga kerja di luar negeri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah pada MEA 2015. Dasar hukum penempatan TKI di luar negeri adalah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Kependudukan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN).

Namun demikian, jika dibaca dan dicermati secara kritis, undang-undang ini lebih bersifat prosedural dan prosedural bagi penempatan TKI di luar negeri dan mengatur hak dan jaminan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya hanya secara marginal.

 

Lindungi Nelayan dan Petani

Indonesia Global Justice (IGJ) memperkirakan strategi dan persiapan MEA Indonesia 2015 bisa gagal. Pasalnya, tidak ada perubahan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap nelayan dan petani Indonesia. Memang jumlah penduduk Indonesia terus bertambah pesat, konsumsi pangan dan ikan terus meningkat, dan 80 hingga 90 persen kebutuhan pangan Indonesia berasal dari produksi petani kecil dan nelayan, MEA 2016 menjadi ancaman serius bagi negara.

MEA 2015 akan mendorong liberalisasi pangan melalui integrasi sektor pertanian dan perikanan negara-negara ASEAN. Sebagai informasi, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan total produksi 19,56 juta ton pada tahun 2013 dan produsen beras terbesar di dunia dengan 36,55 juta ton.

Namun, hingga saat ini evaluasi terhadap kebijakan subsidi belum terjawab dengan solusi yang tepat. Harapan adanya penambahan alokasi subsidi benih dan pupuk bagi petani dan pemberian subsidi BBM yang tepat sasaran kepada nelayan.
Untuk itu, diperlukan strategi baru perlindungan petani dan nelayan Indonesia, terlebih dalam menghadapi MEA 2015. Strategi dimaksud meliputi intervensi negara dalam mereduksi hegemoni industri dalam kegiatan hulu-hilir pertanian maupun perikanan rakyat. Sumber Rangkuman Terlengkap : https://www.Materi.Co.Id/