Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment yakni Wajib Pajak (WP) diberi keyakinan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke Kas Negara.

Oleh gara-gara itu, dibutuhkan pemahaman bagi perlu pajak baru terkait ketentuan-ketentuan didalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kekeliruan didalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sanggup berakibat kerugian bagi perusahaan itu sendiri gara-gara efek sanksi yang bakal dikenakan atas kesalahan tersebut.

Untuk menghindari resiko-resiko didalam perpajakan, maka setiap perlu pajak perlu sadar apa saja kewajiban pajak bagi perusahaan baru. Berikut secara garis besar kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan oleh perlu pajak:

Rekomendasi untuk anda :

Jasa konsultan pajak pribadi dokter karyawan tenaga ahli badan hukum perusahaan pt cv tarif kewajiban spt nihil umkm 0.5 final PPh 15 21 23 26 29 1771 kredit syarat pengajuan mencabut pkp efiling efin membuat kode billing npwp efaktur online  mekanisme perhitungan bea cukai impor pemeriksaan pelaporan penghapusan sanksi telat bayar pendampingan sidang sengketa mencabut surat paksa permohonan pengurangan batas waktu penyetoran wajib ppnbm

 

 

1.Kewajiban Mendaftarkan Diri
Kewajiban mendaftarkan diri untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimulai saat terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif. Namun pada prakteknya, saat suatu badan usaha telah didirikan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang melegalisasi berdirinya suatu badan usaha, biasanya langsung dilanjutkan prosesnya untuk didaftarkan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak, meskipun syarat objektifnya belum terpenuhi yaitu belum memperoleh penghasilan. Kewajiban perpajakan sudah melekat saat NPWP telah terbit meskipun perusahaan belum melakukan kegiatan operasional usaha.

2.Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Saat omset usaha telah mencapai Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, maka saat itulah wajib pajak wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun demikian, meskipun belum mencapai batas omset Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, wajib pajak dapat memilih melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penyerahan barang dan atau jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN. Pemungutan PPN dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi eFaktur dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3.Kewajiban Menghitung, Menyetor, dan Melapokan Pajak Terutang
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak untuk seluruh jenis pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Kewajiban pelaporan secara umum adalah sebagai berikut:

a.SPT Masa PPh Pasal 21/26
Adalah untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak atas penghasilan yang diterima pegawai. Penyetoran PPh Pasal 21 terutang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun jika jumlah PPh Pasal 21 yang terutang NIHIL, maka pelaporan PPh Pasal 21 tidak perlu dilakukan kecuali hanya untuk Masa Desember. Tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dipelajari dengan membaca petunjuknya yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016.

b.SPT Masa PPh Pasal 23/26
Adalah untuk melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan atas transaksi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, serta atas imbalan sehubungan dengan jasa pihak lain.

Pemotongan pajak juga dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain berupa deviden, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan penghasilan sejenisnya kepada selain orang pribadi.

Penyetoran PPh Pasal 23 yang dipotong disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23/26 bersifat insidentil, artinya hanya dilaporkan jika terdapat objek dan pajak yang terutang.

c.SPT Masa PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Untuk wajib pajak baru, PPh Pasal 25 untuk masa pajak pada tahun berjalan ditetapkan sebesar NIHIL. Ketentuan ini hanya berlaku bagi wajib pajak baru selain wajib pajak masuk bursa, bank, BUMN/D, wajib pajak lainnya yang mempunya kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala serta wajib pajak orang pribadi tertentu. Juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan usaha dan atau pemekaran usaha.
PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan PPh terutang atas laba bersih fiskal tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kompensasi kerugian (jika ada) dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporannya tidak perlu dilakukan karena setoran pajak telah online antara sistem di bank dengan DJP.

d.SPT Masa PPh Final Pasal 4 (2)
PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas objek pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak PPh pasal 4 ayat (2) di antaranya adalah sebagai berikut:
•Peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenakan tarif UMKM sebesar 0,5%;
•Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
•Hadiah berupa lotere/undian;
•Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
•Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
•Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
e.SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan, harta, kewajiban dan modal serta pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Bagi wajib pajak badan, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau akhir bulan april bagi yang menggunakan tahun kalender sebagai tahun bukunya.